Jika nantinya berdampak negatif pada sekolah swasta, Muhammadiyah akan menyiapkan langkah-langkah lanjutan.
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Meski demikian, MK memberikan pengecualian terhadap sekolah swasta yang memiliki kurikulum tambahan, seperti kurikulum internasional atau berbasis agama, serta yang tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah.
