Haedar juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam membiayai seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, mengingat porsi anggaran pendidikan di APBN dan APBD yang terbatas.
“Swasta memiliki dinamika sendiri. Mereka terus berkembang dan membutuhkan keleluasaan, bukan pembatasan,” kata Haedar.
Haedar berharap implementasi dari putusan MK tetap memberikan ruang gerak bagi sekolah swasta.
Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tak pernah menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis.
