JABARNEWS | JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemdag) memutuskan untuk kembali menugaskan Perum Bulog mengimpor beras 500.000 ton. Sebelumnya, Bulog juga sudah mendapat izin impor dengan jumlah sama.
Alhasil, sepanjang paruh pertama tahun ini, Bulog sudah mengantongi izin impor beras sebanyak 1 juta ton. Mengutip Kontan.co.id, Jumat (18/5/2018), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemdag Oke Nurwan mengatakan, penugasan impor beras 500.000 ton diberikan sesuai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait
pangan.
“Penugasan ini dalam rangka penguatan stok pemerintah dan stabilisasi harga,” ujar Oke, dikutip dari Kompas, Jumat (18/5/2018).
Kemendag beralasan, izin impor beras dikeluarkan karena harga beras tak kunjung turun meskipun panen raya sudah berakhir. Untuk merealisasikan impor beras tersebut, Bulog diberi jangka waktu sampai Juli 2018.
Harapannya, dengan pasokan yang lebih banyak maka rata-rata harga beras yang saat ini masih tinggi akan turun. Saat ini harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.9.450 per kilogram (kg) untuk medium dan Rp. 12.850 per kg untuk premium di Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan belum menjajaki impor beras tersebut lantaran belum mengantongi surat penugasan impor dari Kemdag. “Kami harus pelajari seandainya benar ada izin. Karena meskipun ada izin, tapi tidak harus langsung impor. Perlu ada hitungan produksi seperti apa kebutuhannya,” ujar
Budi.
Walau kuota izin impor beras mencapai 500.000 ton, namun menurut lelaki yang kerap disebut Buwas ini, tidak harus semuanya direalisasikan. Ia mencontohkan, kalau misal kebutuhan 100.000 ton, maka sebesar kebutuhan itulah yang akan diimpor Bulog.
Buwas juga mengaku tetap mempertimbangkan klaim dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman jika produksi beras dalam negeri masih surplus. Dia berharap bisa duduk bersama dengan Kementerian Pertanian untuk menghitung angka pasti produksi, sehingga wilayah yang mengalami surplus bisa dipetakan.
Tambah Luas Tanam Mentan menolak berkomentar dengan izin impor beras 500.000 ton ini. Ia mengelak dengan mengatakan tengah fokus meningkatkan produksi beras domestik. Sebab, menurutnya, pada Juni nanti, luas panen padi akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, dia mengklaim, luas panen padi Juni 2018 minimal 1,7 juta hektare (ha). Sementara di tahun-tahun sebelumnya biasanya hanya sekitar 1,2 juta ha–1,3 juta ha.
“Saat ini stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sudah mencapai 40.000 ton, sementara beberapa tahun lalu, hanya berkisar 18.000–20.000 ton. Berarti naik dua kali lipat,” ucapnya.
Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Beras dan Padi (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, kebijakan impor beras harus dilakukan untuk stok di awal tahun 2019. “Yang harus dihitung itu pada bulan Januari hingga Februari 2019. Makanya, setelah Agustus harus dihitung betul situasinya bagaimana,” ujar Sutarto.
Menurutnya harga beras dapat ditkan apabila pasokan beras berlebih. Untuk itu, Sutarto mengatakan, sejauh ini Perpadi telah menambah stok Bulog dengan memasok 45.000 ton beras ke Bulog.
Jumlah itu masih lebih rendah dari kontrak khusus pembelian beras Bulog tahun ini sebanyak 100.000 ton. Untuk kebutuhan beras selama Ramadan dan Lebaran, Sutarto menilai cukup.
Bahkan menurutnya, kondisi pasokan beras masih aman hingga Agustus 2018.”Posisinya masih aman dan cukup, tidak ada rebutan,” katanya. (Yfi)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
