JABARNEWS | BANDUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, menyoroti lima permasalahan yang dialami Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut dikemukakannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (12/4/2021).
Taufik mengatakan kelima persoalan yang masih dialami Jawa Barat tersebut merunut pada masalah pokok pembangunan di Jawa Barat sebagaimana disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.
“Bahwa kita masih dihadapkan pada persoalan yaitu, satu, masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan. Kedua masih rendah kualitas SDM. Ketiga, masih belum optimalnya pelayanan infrastuktur. Empat, pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan. Kelima, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan,” kata Taufik Hidayat dalam sambutannya, dilansir dari Tribun.
Kelima masalah tersebut, katanya, muncul bukannya tanpa dasar.
Di sisi lain, pihaknya yakin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku pimpinan eksekutif telah benar-benar memahami persoalan pembangunan di Jawa Barat ini hingga bisa mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.
Penyelesaian permasalahan ini, katanya, sejalan dengan fokus Pemprov Jabar dalam pembangunan industri pariwisata, ketahanan pangan, dan UMKM.
Pemprov Jabar pun, katanya, terus didorong melakukan pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital.
“Juga pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan, reformasi sosial dan keterampilan,” tambahnya.
Taufik mengatakan menjadi harapan DPRD Jabar supaya pemerintah bersama-sama memberi manfaat bagi semua pihak dan demi terselenggaranya pembangunan berkeadilan di Jabar, serta bisa mengakhirir pandemi Covid-19.
DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, katanya, tentunya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan musrembang ini, terlebih di tengah upaya perbaikan ekonomi yang terdampak Covid-19.
“Melihat belum berakhirnya pandemi Covid-19, maka dapat dipastikan bahwa kita masih menjadikan upaya pemulihan atau recovery ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan,” katanya. (Red)
