JABARNEWS | SUBANG – Realisasi pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2018 di Kabupaten Subang masih menyisakan tunggakan senilai Rp 10 miliar. Padahal sudah mendekati jatuh tempo pelunasan pada 30 September 2018 mendatang.
“Capaian PPB baru kisaran 76 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Subang, H Syawal didampingi Kabid Pendapatan II, Fachrudin, Kamis (6/9/18).
Dikatakannya, target baku PBB Kabupaten Subang, tahun ini sebesar Rp 42 miliar. Dari baku sebesar itu baru tercapai Rp 32 miliar atau masih ada Rp 10 miliar yang ada ditangan wajib pajak.
“Jika ada keterlambatan dari masa jatuh tempo dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan maksimal sampai dengan 24 bulan,” katanya.
Pemkab terus melakukan berbagai upaya sosialisasi bahkan penagihan ke wajib pajak. Bagi wajib pajak yang sudah menerima surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) diimbau segera melunasi sebelum jatuh tempo berakhir.
Hal itu penting sebab PBB merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk biaya pembangunan.
“Terobosan sudah kerap kita lakukan, seperti perijinan di tingkat desa atau kelurahan harus melampirkan tanda pelunasan, termasuk untuk pegawai negeri sipil bila mengambil gajinya,” ungkapnya
Termasuk ada 2 kendaraan unit mobil keliling yang setiap hari beroperasi dan melakukan evaluasi pihak kecamatan terus diintensifkan, termasuk melakukan penyisiran terhadap para penunggak.
“Bisa saja mereka lupa membayar PBB, karena beberapa bulan lalu disibukan dengan urusan Pilkada Serentak,” ucap Syawal
Dia berharap para wajib pajak yang masih nunggak bisa segera lakukan pembayaran yang bisa dilakukan di Bank BJB, Kantor Pos atau di gerai Alfamart dan Indomaret. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
