Panji Gumilang Disangkakan Pasal UU ITE, Ini Penjelasan Bareskrim Polri

Pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu Panji Gumilang saat tiba di Gedung Sate Bandung
Pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu Panji Gumilang saat mendatangi Gedung Sate Bandung, beberapa waktu lalu. (foto: istimewa)

JABARNEWS | JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang.

Panji disangkakan melanggar ketentuan Pasal 156a dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca Juga:  Taman Hidroponik Lapas Purwakarta: Sayuran Kangkung Hingga Bayam Mulai Dipanen

Dirtipidum Bareksrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani mengatakan bahwa penyidik melaksanakan gelar perkara tambahan pada Rabu (5/7/2023) karena menemukan dugaan tindak pidana lain dengan persangkaan tambahan yaitu Pasal 45a ayat (2).

Baca Juga:  Polri Sita 56 Kendaraan Terkait Kasus ACT, 44 Mobil 12 Motor

Pada gelar perkara awal, Senin (3/7/2023), penyidik mentersangkakan Panji Gumilang dengan Pasal 156a tentang penistaan agama.

“Kemarin naik penyidikan dan SPDP sudah kami kirim ke Kejaksaan, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi hari ini,” kata Djuhandhani di Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Baca Juga:  Temui Pendemo, Ade Yasin Sebut Akan Perjuangkan Aspirasi Buruh