GGW Kritisi Kasus Suap Di BKD Garut

JABARNEWS | GARUT – Kasus suap antar Aparatur Sipil Negara (ASN) dulu pegawai negeri sipil (PNS) di kantor BKD Kabupaten Garut, terungkap paska terkena operasi tangkap tangan (OTT) saber pungli baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Yuda Ferdinal.

Menurutnya, citra ASN di Garut kembali tercoreng. Hal itu menimbulkan stigma negatif terhadap ASN yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Bagaimana pelayanan akan baik kalau sesama ASN saja mereka sudah saling pungli. Mungkin kalau ke masyarakat akan lebih berani,” ujarnya pada awak media, Minggu(13/05/2018).

Baca Juga:  Pilkada Kota Bandung: Super Heroes Kawal Pengundian Nomor Paslon

Dijelaskan Yuda, tindakan pungli sesama ASN sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu. Berbagai jenis iuran yang tidak masuk akal kerap dilakukan oleh beberapa organisasi yang melindungi ASN. Namun yang paling parah, pungli biasanya terjadi saat akan naik pangkat atau jabatan.

“OTT kemarin jumlahnya baru Rp.30 juta. Itu kan baru recehan. Kalau mau rotasi mutasi jumlahnya bisa lebih gila,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk menjadi seorang kepala bidang (Kabid) itu harus menyetor uang tak kurang dari Rp.30 juta. Tentunya berlaku tarif yang beda untuk jabatan di atasnya atau pun di bawahnya.

Baca Juga:  Kota Cirebon Akan Mulai Pembelajaran Tatap Muka Pada Juli 2021

Ia pun membeberkan, selain harus ada mahar saat kenaikan pangkat dan jabatan atau rotasi mutasi. Yuda pun mengendus jika setiap ada pelantikan pegawai yang bersangkutan harus menyetorkan sejumlah uang. Pasalnya, BKD Garut tidak menyiapkan anggaran secara penuh dalam setiap pelantikan.

Oleh sebab itu, jangan harap roda pemerintahan Kabupaten Garut akan berjalan dengan baik jika praktik pungli di kalangan ASN masih berlangsung.

“Seperti kanibal mereka saling memakan. Bahkan budaya upeti pun masih berlangsung,” ucapnya.

Yuda pun menyayangkan praktik Pungli itu seakan dibiarkan oleh para penegak hukum. Padahal praktik Pungli seperti ini sudah menjadi rahasia umum.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Terus Sosialisasikan Bimtek & Kredit Melati Kepada UMKM

“Tinggal kemauan Kejaksaan, Polres atau Tim Saber Pungli Garut untuk mengungkapnya. Saya yakin semuanya bisa teratasi. Kalau terus dibiarkan tentu mereka akan lebih leluasa,” ungkapnya.

Yuda mengaku heran dengan OTT di BKD tempo hari malah dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar. Sementara Tim Saber Pungli Garut masih diam. Bahkan seolah-olah menutup mata.

“Jangan-jangan sudah kebagian kue, jadi Tim Saber Pungli Garut terlelap tidur,” pungkasnya. (Tgr)

Jabarnews | Berita Jawa Barat