JABARNEWS | JAKARTA – Masalah eks tenaga honorer kategori-2 (HK2) yang dinyatakan tidak lulus tes oleh panitia seleksi nasional (Panselnas) beberapa tahun silam hingga kini masih misteri. Namun demikian eks tenaga Honorer itu tetap berjuang mencari keadilan.
Seperti dilakukan pengurus DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) (Cecep Kurniadi, Dani Hamdani) dan pengurus DPC Fagar Garut (Asep Mulyatin, Ridwan, dan Acep).
Pada kesempatan rapat kerja nasional Asosiasi Dewan perakilan Rakyat Daerah Kabupaten se-Indonesia (ADKASI) ke-II di Grant Hotel Paragon Jakarta, Selasa (27/3/2018). Mereka hadir menyampaikan aspirasi honorer agar dimasukkan kedalam program kerja ADKASI.
Ketua DPP Cecep Kurniadi, didampingi tim dari Kabupaten Garut, Dani Hamdani, Ridwan, Asep Mulyatin dan Acep menyampaikan bahwa mereja diundang ADKASI untuk meyampaikan aspirasi agar penyelesaian honorer K2 dijadikan agenda kerja para anggota dewan se Indonesia.
Cecep berharap ADKASI segera mendorong dengan nyata dan beraksi agar pemerintah tidak hanya memberi harapan palsu pada honorer. Terlebih, saat MenPAN-RB Yudi Krisnandi, dihadapan wakil rakyat dan aksi akbar honorer, pemerintah pernah menyetujui akan mengangkat 439 Ribu eks tenaga honorer K2 menjadi PNS.
Namun kemudian, pengangkatan itu dibatalkan sepihak oleh Yudi Crisnandi. Dan baru-baru ini, wakil Presiden RI mengeluarkan pernyataan honorer K2 akan segera menjadi PNS. Tetapi hingga kini belum ada kejelasan alias nihil.
Lanjut Cecep mengisahkan, saat berjabatan tangan dengan Presiden Joko Widodo. Ia sempat menanyakan kapan pengangkatan honorer K2. Dijawab Presiden RI nanti menunggu waktu.
“Ya Nanti tunggu waktunya,” ujar Ketua DPP Fagar itu mengutip omongan Jokowi.
Jawaban itu kata Cecep, merupakan sinyal positif bagi honorer terutama yang sudah lama mengabdi.
“Semoga Pak Presiden terketuk hatinya untuk segera merubah status kami dari honorer menjadi PNS, kasian yang sudah lama mengabdi puluhan tahun statusnya masih saja honorer. Jangan-jangan kami pensiunan honorer,” kelakarnya.
Sementara itu, Ketua ADKASI, Lukman Syahid dalam sambutan dihadapan presiden RI, beserta para ADKAsi, meminta agar presiden Joko Widodo segera menuntaskan nasib tenaga honorer K2 yang sudah terkatung-katung tidak diberi kepastian sejak tahun 2013. (Tgr)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
