JABARNEWS | GARUT – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencanangkan Rasio Elektrifikasi (RE) mencapai 100 persen pada 2018. Rasio Elektrifikasi bersumber dari tenaga listrik jaringan PLN di Jawa Barat saat ini sudah mencapai kurang lebih 99,87 persen. Dengan demikian, masih terdapat 0,13 persen masyarakat atau 12.073 rumah tangga di Jawa Barat yang belum memiliki sambungan tenaga listrik PLN secara langsung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan rasio elektrifikasi ini meningkat signifikan dibanding 2008 lalu di awal masa jabatannya sebagai Gubernur periode pertama, dengan rasio elektrifikasi sebesar 65 persen.
“Di awal saya sebagai Gubernur, rasio elektrifikasinya baru mencapai 65 persen pada 2008. Tapi karena dengan keterlibatan berbagai pihak maka sepuluh tahun kemudian, sekarang sudah diangka 99,87 persen,” ujar Aher dalam sambutan acara peresmian program “Jabar Caang 2018” menuju rasio elektrifikasi listrik Jawa Barat 100% di Desa Sukalillah, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Rabu (7/3/18).
“Ini (sisa elektrifikasi) harus disisir, karena kalau angkanya sudah 0,13 persen sudah agak sulit nyarinya. Saya minta ke ESDM segera untuk mencari dan menginventarisasi dimana 0,13 persen itu untuk kita keroyok bersama-sama agar 2019 Jawa Barat ‘Caang’ 100 persen.”
Aher menambahkan, pihaknya menganggarkan sekitar 30 Miliar untuk elektrifikasi tahun ini. Namun, dia juga mengharapkan bantuan dari berbagai pihak, seperti berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) baik dari swasta maupun BUMN. Bahwa Pemprov Jabar akan mengarahkan berbagai program CSR yang ada untuk program elektrifikasi atau sambungan jaringan listrik.
Pemasangan sambungan tenaga listrik melalui PLN dinilai merupakan pola yang cukup signifikan untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan, sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kualitas hidup yang lebih sejahtera.
Anggaran 2017 lalu, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyambungan listrik terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 23.248 rumah tangga yang tersebar di 18 kabupaten dan 3 (tiga) kota. Meliputi 249 kecamatan, 530 Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh tujuh unit pelaksana teknis Dinas ESDM.
Untuk program Jabar Caang ini, pihak Pemprov Jawa Barat membiayai kelistrikan dari sisi infrastrukturnya, jaringan dan tiang-tiang listrik, serta pemasangan instalasi.
“Insyaallah masyarakat kita mampu membayar (listrik) kalau sudah terpasang. Apalagi pakai token masyarakat bisa lebih hemat, dalam sebulan paling 30 ribu sampai 50 ribu,” kata Aher. (Dan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
