• Rabu, 1 Desember 2021

Ada Ketidaksesuaian Pagu Anggaran, DPRD Jabar Soroti Hal Ini

- Kamis, 18 November 2021 | 06:30 WIB
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Jabar melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra diantaranya BAPPEDA, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022.  (Humas DPRD Jabar)
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Jabar melaksanakan Rapat Kerja dengan Mitra diantaranya BAPPEDA, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022. (Humas DPRD Jabar)

JABARNEWS | BANDUNG - Dalam upaya tindak lanjut dari hasil Rapat Paripurna tanggal 12 November 2021 dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Komisi IV DPRD Jabar melaksanakan rapat kerja dengan para mitra kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tetep Abdulatip mengatakan bahwa pada rapat kerja Komisi IV ingin mengkonfirmasi langsung terkait pagu anggaran yang ditetapkan pada saat RKUA PPAS.

"Kami ingin mengkonfirmasi kepada para mitra kerja yang mengalami perubahan pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada saat RKUA PPAS Tahun Anggaran 2022," kata Tetep usai memimpin rapat dengan para mitra kerja, yang bertempat di Apartemen Transit Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 17 November 2021.

Baca Juga: Mantan Kadispora Jabar Maju di Pencalonan Ketua KONI Bandung Barat

Baca Juga: Datangi Korban Banjir, Rombongan Kejari Serdang Bedagai Salurkan Paket Sembako

Tetep menyebut bahwa mayoritas perubahan pagu anggaran yang terjadi dibeberapa OPD sudah sesuai dengan Nota RAPBD. Namun ada beberapa juga yang tidak sesuai dengan penyampaian TAPD pada saat penetapan RKUA PPAS.

"Mayoritas perubahan pada pagu anggaran yang terjadi dibeberapa OPD sudah sesuai dengan Nota RAPBD, tetapi masih ada juga yang tidak sesuai dengan penyampaian TAPD pada saat penetapan RKUA PPAS," ucapnya.

Baca Juga: Ribuan Pasutri di Purwakarta Belum Punya Buku Nikah, Ini Kata Bupati Anne Ratna Mustika

Baca Juga: Sepekan Pimpin Polda Jabar, Irjen Pol Suntana Sambangi Pondok Pesantren di Cirebon

"Jadi sebetulnya Dinas dengan Nota RAPBD nya sesuai, tetapi antara NOTA APBD dengan penetapan pada saat KUA PPAS masih perlu adanya sinkronisasi, dan kita tanyakan kepada TAPD," tambahnya.

Halaman:

Editor: Rian Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPRD Jabar Tindaklajuti 13 Raperda Usulan Gubernur

Jumat, 19 November 2021 | 08:19 WIB
X