JABARNEWS | BANDUNG – Wali Kota Bandung, Oded M Danial, membenarkan hari ini pihaknya tengah membahas koordinasi yang terkena dampak oleh proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Kata Oded, dalam proyek itu ada tanah pemerintah, ada tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum milik pemerintah, ada tanah milik pengembang, serta privat milik masyarakat.
“Ini sedang dibahas di sini sekarang. Jadi intinya pembahasan ini saya tadi pesan kepada mereka terutama kepada pihak KCIC, saya berharap bahwa yang terpenting kami sebagai Pemkot Bandung sebagai bapaknya Kota Bandung. Saya minta di dalam penggantian ini harus bersifat adil dan proporsional,” tegas Oded di sela rapat pembahasan tindak lanjut lahan PSU yang terkena trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung di ruang rapat Pendopo, Selasa (16/10/2018).
“Saya tidak mau ada yang terdzolimi. Saya minta, nanti secara teknis oleh Pa Dadang masih dibahas dalam rapat,” ungkapnya lagi.
Masih kata Oded, ada 14 kelurahan yang terdampak, di antaranya Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Bandung Kulon.
Program strategis nasional (PSN) ini, lanjut orang nomor satu di Kota Bandung itu, jika dilihat dari scheduling memang molor. Oleh karena itu Oded berharap program berjalan.
“Kita sebagai pemerintah daerah perpanjangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu saya ini sudah rapgat yang ketiga kali kalau ga salah. Mudah-mudahan progresnya terus berkembang,” paparnya.
Oded mengklaim warga sudah tahu proyek tersebut. Namun pihaknya akan terus melakukan sosialisasi.
Terkait teknis penggantian, Oded mengaku sedang membahasnya. Alternatifnya, tanah diganti dengan tanah atau bisa diganti dengan uang.
“Ini kan program nasional yang melintas Pemkot Bandung. Jadi targetnya dari mereka kita hanya mengikuti sebagai suporting system dari mereka. Ya kita mengikuti arahan dari mereka. Yang penting kita mah sebagai pemerintah daerah kita mensuport mereka program pusat. Alhamdulilah sampai saat ini belum ada keluhan,” tandasnya. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
