JABARNEWS | BANDUNG – Pegiat lingkungan dan aktivis konservasi minta seluruh kawasan pembangunan wisata dan non wisata di Bandung Selatan baik Ciwidey dan Pangalengan didata dan diaudit.
Ketua Forum Komunikasi Kader Konservsi (FK3I) Jawa Barat Dedi Kurniawan mengatakan, pendataan serta audit perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan bekerjasama dengan Pihak PTPN VIII, Perum Perhutani, BBKSDA Jabar.
Menurutnya, hal tersebut karena kawasan wisata dan pembangunan lain di kawasan hutan dan perkebunan tersebut ada di kewenangan para pemangku kebijakan Pusat.
“Namun secara administratif kegiatan berada di Wilayah Kerja Bupati Bandung dan yang akan mendapatkan Keuntungan Kecil serta Kerugian Besar bagi Masyarakat Kab Bandung,” kata Dedi kepada JabarNews.com, Sabtu (29/1/2022).
Pendataan tersebut, lanjut dua, untuk dapat melihat secara administratif terkait izin pembangunan dan kesesuaian dengan izin tersebut dikaitkan regulasi yang ada. Selain itu, memeriksa pelanggaran yang terjadi dengan tetap berkordinasi dengan pihak pengelola.
